Kedua, reformasi intelijen juga harus sejalan dengan reformasi politik yang terjadi. Konsekuensinya, reformasi bidang intelijen ini juga harus dibarengi dengan tata ulang demokrasi yang transparan dengan menjunjung hak asasi manusia. Additionally, it is not crystal clear from Post 82A from the Perppu no matter if a corporation need to be https://suaramerdeka.biz